Standar Pelayanan Publik

A. Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan pasal 21 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, DPMPTSP Kabupaten Majalengka, meliputi :
  • 1. Dasar hukum
  • 2. Persyaratan
  • 3. Sistem, mekanisme dan prosedur
  • 4. Jangka waktu penyelesaian
  • 5. Biaya/Tarif
  • 6. Produk Pelayanan
  • 7. Sarana, prasarana dan atau fasilitas
  • 8. Kompetensi pelaksana
  • 9.Pengawasan internal
  • 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  • 11. Jumlah pelaksana
  • 12. Jaminan pelayanan
  • 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  • 14. Evaluasi kinerja pelaksana

B. Prosedur Standar Operasional

Secara singkat prosedur penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Majalengka mulai dari masuknya proses permohonan sampai dengan pengambilan Surat Keputusan, sebagai berikut :

Prosedur Pelayanan
Scroll to Top